TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Royal Resto, Ternate, Kamis (18/9/25).
Sekretaris Daerah Malut, Samsuddin A. Kadir, yang hadir mewakili Gubernur Sherly Tjoanda mengatakan, digitalisasi keuangan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan sistem pembayaran digital, kebocoran bisa diminimalisir, layanan kepada masyarakat lebih cepat, dan akses keuangan menjadi lebih inklusif,” ucapnya.
Ia mengakui capaian digitalisasi keuangan Malut masih relatif rendah dibandingkan target nasional. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperluas penggunaan QRIS dan sistem pembayaran elektronik, termasuk melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam ekosistem ekonomi digital.
Menurutnya, digitalisasi keuangan juga harus berjalan beriringan dengan sektor riil. “Digitalisasi keuangan tidak akan bermakna tanpa adanya sektor riil yang produktif, khususnya pangan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” kata Samsuddin.
Mantan Pj. Gubernur Malut ini menegaskan, Rakor kali ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah antarwilayah dalam memperkuat produksi pangan, memperluas akses digitalisasi hingga ke desa, serta mendorong integrasi kebijakan fiskal dengan perbankan dan dunia usaha demi pertumbuhan ekonomi inklusif. (Red)