Karut marut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara (Malut) tak pernah habis-habisnya. Temuan 27 IUP yang terdindikasi abal-abal oleh DPRD Provinsi (Deprov) pun ternyata tidak membuat persoalan IUP beres.
Buktinya, ditemukan masih ada tumpang tindih IUP
di beberapa daerah di Malut, terbanyak adaah di Halmahera Timur (Haltim). Tidak
tanggung-tanggung, temuan ini diungkkan langsung Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
mengaku,Izin Usaha Pertambangan (IUP) di
Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tumpang tindih. Hanya saja, dia tidak
menyebutkan indentitas perushaan yang IUP nya bersamasalah.
“Ada sebuah investasi mangkrak yang perlu kita
selesaikan, memang ini terjadi tumpah tindih IUP di Kabupaten, Provinsi, dan
Pusat, tetapi sebagian sudah bisa jalan, yang belum bisa jalan maka kita aka
bawah ke Jakarta untuk di diskusikan agar bisa diputuskan, paling lama satu
bulan selesai,” katanya usai rapat konsolidasi dengan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Malut, Sabtu (25/1).
Bahlil juga menyebutkan ada beberapa izin yang
yang belum diselesaikan sejumlah perusahaan di Malut, salah satunya PT. Harita
Grup yang beroperasi di Obi. Harita sendiri baru mengantongi izin di Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi, tapi
urusan-urusan hantu ini. Maka dalam bisnis terbagi atas dua yaitu, hantu tanah
dan hantu IUP. Untuk selesaikan masalah itu hanyalah bekas-bekas hantu
saja,”tutupnya.
Ditempat terpisah, Deprov mendesak Gubernur
Abdul Gani Ksuba (AGK) untuk segera mencabut IUP dua perushaaan pasir besi di
Pulau Morotai lantaran selain aktifitasnya meresahkan warga, dokumen Amdal-nya
[un diduga bermasalah.
Anggota Deprov Malut asal Morotai Anghani
Tanjung menuturkan warga Morotai sebagian besar menolak pertambangan pasir besi
karena perekonomian warga tidak bergantungan di sektor Pertambangan.
“Perekonomian masyarakat
Morotai adalah Perikanan, Parawisata, dan Perkebunan bukan Pertambangan. Sata minta pak Gubernur segera turun ke Morotai untuk melihat pertambangan dan keluhan Warga di sana,” ujarnya.
Anggota Komisi IV itu menegaskan tidak akan
berhenti menyuarakan keresahan warga, jika tidak ada respin serius dari
Pemprov. “Saya akan ribut terus terus jika Gubernur tidak menindaklanjuti
aspirasi rakyat pulau morotai,” tegasnya