TERNATE- Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap menjadi prioritas utama di tengah pemangkasan anggaran daerah. RTLH merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov telah menyalurkan bahan bangunan dan upah kerja untuk 700 unit rumah, baik untuk renovasi maupun pembangunan baru, agar masyarakat dapat menempati rumah yang lebih layak dan bermartabat.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan dirinya turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Mulai dari kesesuaian gambar rumah, kecukupan bahan bangunan, hingga kesepakatan bersama antara penerima bantuan, pekerja, dan pihak pelaksana.
“Saya turun ke lapangan memastikan setiap proses sesuai SOP; memastikan bahan bangunan dan upah cukup, gambar sudah disepakati, dan ada kesepakatan semua pihak sehingga rumah selesai tepat waktu,” ujar Sherly dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).
Meski anggaran Pemerintah Provinsi tahun ini mengalami pemotongan hingga Rp800 miliar, Sherly menegaskan bahwa program perumahan rakyat tidak akan berhenti.
Ia memastikan, pada tahun 2026 Pemprov Maluku Utara menyiapkan anggaran tambahan untuk membangun dan merenovasi 1.500 rumah di seluruh kabupaten dan kota.
“Ini langkah kecil tapi pasti menuju 50.000 rumah layak huni di seluruh Maluku Utara,” kata Sherly.
Menurut Gubernur Sherly, ketersediaan rumah yang layak bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan martabat masyarakat.
Ia menilai, pembangunan rumah layak huni akan memberi dampak berantai terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas warga.
“Dari rumah yang layak, mereka bisa hidup mandiri dan bermartabat,” ujarnya.
Program Renovasi RTLH menjadi salah satu agenda prioritas Pemprov Maluku Utara yang dijalankan secara bertahap sejak awal kepemimpinan Sherly Tjoanda.