TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Pertamina Patra Niaga, Pemprov Malut, dan pemangku kepentingan lintas sektoral di Hotel Bela Ternate, Selasa (21/4).
FGD yang membedah efisiensi distribusi LPG Non-Subsidi (NPSO) ini menjadi wadah krusial dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang dinamis dan berdampak pada stabilitas energi lokal.
“Pemprov Maluku Utara mendukung penuh setiap langkah strategis demi menjaga ketahanan energi daerah. Koordinasi yang solid antara pemerintah, Pertamina, dan instansi vertikal adalah kunci utama agar distribusi tetap stabil di tengah ketidakpastian global,” ujar Samsuddin membacakan sambutan Gubernur.
Dalam forum tersebut, Sekda Samsuddin menyampaikan empat arahan tegas dari Gubernur Maluku Utara untuk segera ditindaklanjuti guna menjamin kelancaran energi di wilayah kepulauan:
- Pertamina diminta segera mengkaji opsi suplai langsung dari Sorong ke Ternate guna memangkas jalur distribusi yang panjang.
- Dinas Perhubungan diinstruksikan mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon-Ternate atau Sorong-Ternate kepada Kementerian Perhubungan.
- Pemprov akan mempercepat kajian pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sofifi sebagai infrastruktur permanen ketahanan energi.
- Membentuk tim kecil yang terdiri dari Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dishub, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut melalui APBD. Tim ini diberi tenggat waktu dua minggu untuk menghasilkan rumusan konkret.
Samsuddin menekankan bahwa fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan stok LPG aman, distribusi lancar, dan harga tetap dalam jangkauan masyarakat.
“Arahan Gubernur sangat jelas: stok harus aman dan harga harus wajar. Jangan sampai kendala distribusi membuat masyarakat kembali beralih ke minyak tanah karena harga LPG yang terlalu mahal,” tegasnya.
Pertemuan ini juga merumuskan langkah monitoring berkelanjutan agar setiap dinamika di lapangan dapat direspons secara cepat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat di masa mendatang. Forum ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda Malut, pimpinan perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina Patra Niaga.