Gandeng Kemhan, PWI Pusat Gelar Retret untuk Perkokoh Profesionalisme Wartawan

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Retret PWI Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat peran insan pers dalam menjaga profesionalisme, ketahanan informasi, demokrasi, hingga keamanan nasional.

​Retret tahun ini mengusung tema besar: “Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional.”

​Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mewakili Menteri Pertahanan. Turut mendampingi dalam pembukaan tersebut Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang.

​Sebanyak 160 peserta perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia hadir dalam kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.

​Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa retret ini merupakan bagian dari ikhtiar organisasi untuk membentuk insan pers yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi di tengah gempuran disinformasi.

​“Kegiatan ini dirancang sebagai ruang pembelajaran dan refleksi. Kami ingin wartawan Indonesia tidak hanya kuat secara profesional dan etik, tetapi juga memiliki benteng kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi dinamika informasi global serta polarisasi publik,” ujar Akhmad Munir dalam keterangan persnya.

​Senada dengan hal tersebut, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat membacakan sambutan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menekankan pentingnya sinergi antara pers dan pertahanan negara. Menurutnya, pers memiliki andil besar dalam mengelola persepsi publik.

​“Pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional,” tegasnya.

​Melalui agenda ini, PWI berharap pers Indonesia mampu berdiri di garda terdepan sebagai penyaring informasi (gatekeeper) sekaligus pengawas pemerintah yang konstruktif demi memperkokoh kedaulatan bangsa.