Soal Jalan Lingkar Pulau Obi, KATAM: Wajar Jika PT TBP Keberatan

Soal Jalan Lingkar Pulau Obi, KATAM: Wajar Jika PT TBP Keberatan

Polemik pembangunan jalan lingkar Pulau Obi yang masuk area pertambangan PT Trimegah Bangun Persada (TBP) ditanggapi oleh Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara (Malut) Koordinator KATA Malut, Muhlis Ibrahim mengatakan, aksi protes kepada PT TBP yang dianggap menghalang-halangi pembangunan jalan lingkar Pulau Obi sudah tepat dilakukan oleh masyarakat.

Bagi Muhlis, keinginan masyarakat hanya satu, memiliki jalan desa yang selama puluhan tahun diabaikan oleh pemerintah.

“Artinya, kepentingan masyarakat adalah rentang kendali antar desa yang berakibat tidak adanya akses jalan harus diakhiri,” tandas Muhlis. Persoalan baru muncul, sambung Muhlis, ketika jalan yang dibangun itu masuk dalam wilayah utama Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TBP yang juga merupakan proyek strategis nasional sesuai Perpres nomor 109 tahun 2020.

“Kegiatan pertambangan yang berada di Pulau Obi diatur dalam regulasi dan dilindungi sepenuhnya oleh undang-undang. Maka sudah tepat jika PT TBP merasa keberatan dengan masuknya jalan umum dalam kawasan kegiatan pertambangan dan industri,” jelas Muhlis.

PT TBP dalam menyampaikan keberatannya, juga memberikan solusi pembangunan jalan alternatif. Oleh karena ruas jalan yang direncanakan itu berada tepat dengan wilayah yang nanti bakal dijadikan tempat pembuangan limbah PT HPAL.

“Disitu juga merupakan lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuangan limbah. Dimana limbah tersebut awalnya ditolak keras publik karena direncanakan akan dibuang ke laut,” tambah Muhlis. Selain itu, dia juga menyesalkan bahwa pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan jalan kenapa memilih masuk dalam wilayah utama kegiatan pertambangan dan industri.

“Artinya, perencanaan ini patut diduga ada modus yang dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu modus itu ialah mengganggu jalannya investasi nasional di daerah,” tukas Muhlis.

Dalam persoalan ini, atas nama kepentingan nasional dan masyarakat, Muhlis meminta pemerintah harus bijaksana dalam mengambil kebijakan. Sehingga rakyat tidak dijerumuskan dalam konflik pembangunan jalan lingkar Pulau Obi.

Sumber: Pena Malut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *