Hidup di pulau kecil seperti meniti di atas masalah. Rentan dari berbagai bencana akibat perubahan iklim, serta akses yang terbatas. Tak itu saja, pembangunan juga kadang kala luput dari perhatian. Gambaran tersebut nyata dirasakan oleh warga yang mendiami pulau-pulau kecil di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara saat ini.
Saat mengunjungi sejumlah pulau di daerah ini, menemukan persoalan tersebut sangat dirasakan warga setempat. Karena itu mereka butuh perhatian serius dari pemerintah dan elemen terkait lainnya.
Seperti yang terjadi pada warga di delapan kampung di Bacan Timur, Pulau Kasiruta dan Pulau Moari, Kayoa Barat. Mayoritas warga mengeluhkan masalah dan menanti uluran tangan serta perhatian pembangunan. Masalah yang warga hadapi di pulau pulau itu misalnya dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, penerangan dan jaringan listrik, air bersih, keterbatasan akses telekomunikasi serta infrastruktur jalan dan jembatan.
Hal ini turut disuarakan warga saat didatangi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan IV Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan reses atau mendengar langsung masukan masalah pembangunan di dari pemilihan mereka. Masukan ini nanti bisa dibawa ke provinsi untuk dibahas selanjutnya bisa dibiayai pembangunan untuk penyelesaiannya.
“Reses ini adalah bagian dari tugas DPRD, di mana perlu datang ke masyarakat dan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan masalah pembangunan. Masalah pembangunan ini kemudian digodok dan dilihat prioritas dan urgensinya untuk dibiayai,” jelas M Rahmi Husen saaat melakukan reses di 8 Desa di Halmahera Selatan Sabtu (30/1/2022) hingga Senin (1/2/2022) lalu.
Rahmi yang juga politisi partai demokrat itu mendapatkan keluhan dari warga terkait berbagai persoalan pembangunan dan mereka meminta segera ada solusi.
“Persoalan kami salah satunya adalah penerangan atau listrik. Di desa ini jaringan listrik dari PLN sudah hamper dua tahun terpasang tetepi sampai sekarang belum juga menyala. Beruntung masih ada mesin genset pribadi dan sebagian warga menggunakan lampu solar cell,”kata Kepala Desa Hate Jawa Moari Kayoa saat reses anggota DPRD Malut itu.
Di desa Hatejawa tidak hanya masalah listrik tetapi juga menyangkut air bersih dan jembatan laut yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Akibat gempa beberapa tahun lalu menyebabkan jembatan laut sebagian bangunannya ambrol. Karena itu ketika pasang naik jembatan laut tersebut tenggelam.
Masih di pulau Moari Kayoa Barat di desa Boki Miaake msaih berkutat dengan persoalan air bersih. Pasalnya proyek air bersih di desa ini bermasalah atau mangkrak dan sampai saat ini tidak diselesaikan. Proyek air bersih ini dari Pemkab Halmahera Selatan dibangun sejak 2017 dan terbengkalai hingga saat ini, Jangankan airnya pipa saluran air saja tidak diselesaikan akhirnya bak penampung yang dibangun hanya terbiar percuma.
Selain masalah air bersih ada lagi pembangunan sejumlah infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan. Sebut saja jalan dan jembatan yang menghubungkan ke beberapa sarana umum desa tersebut.
“Kita sangat butuh jembatan penghubung ke sekolah SMP di desa ini yang berada di seberang sungai Boki Miake. Jika tidak ada jembatan warga dan anak sekolah sangat kesulitan,” kata Kades Boki Miake Lutfi AK Basrah di hadapan anggota DPRD Provinsi Malut Minggu (31/1/2022) lalu.
Hal serupa disuarakan oleh warga Desa Sidanga dan Tawa. Di dua desa ini fasilitas yang paling mendesak dan perlu segera ada perhatian adalah sarana tambatan perahu atau jembatan laut. Sarana ini sangat dibutuhkan karena menunjang aktivitas warga pulau pulau sehari hari. Di Desa Sidanga jembatan lautnya sudah rusak parah sehingga rentan roboh atau warga bisa terperosok masuk dari sela sela lantai jembatan laut yang sudah rusak.
Sementara di Desa Marituso Kasiruta Barat masalah paling mendesak yang perlu diperhatikan adalah talud penahan ombak atau air laut. Pasalnya, karena dampak gelombang pasang beberapa waktu lalu menyebabkan tembok penahan ombak patah. Akibatnya saat ini saat air laut pasang kampung ini nyaris tenggelam. Air laut masuk sampai ke dalam perkampungan.
“Masalah ini sangat serius.Jika tidak segera ditangani maka kampung Marituso bisa tenggelam,” keluh Ketua BPD Desa Marituso Iksan Mohdar saat reses anggota DPRD Malut pada Minggu (31/1/2022) lalu.
Kebutuhan jembatan laut yang sangat mendesak juga disuarakan oleh warga Desa Timlonga Bacan Timur. Pasalnya untuk memudahkan akses dan aktivitas warga sangat dibutuhkan adanya pembangunan dermaga atau tambatan perahu yang representative jauh dari terjangan badai dan gelombang.
“Kebutuhan kami yang paling mendesak adalah membangun jembatan laut atau dermaga yang aman dari gelombang,” ujar Kepala esa Timlonga Bacan Timur Nurdin M Nur.
Sumber: Malut Post