Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD hari ini, Kamis (19/11) mengunjungi Maluku Utara. Kunjungan ini berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik pungutan liar (pungli).
Bertempat di Ballroom Sahid Hotel, Ternate, Mahfud meresmikan program Model Kota Tanpa Pungli. Agenda tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman, serta Pj. Bupati Halmahera Barat (Halbar) Rizal Ismail, serta Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungli Maluku Utara.
“Kita ini di Indonesia memang menghadapi masalah rumitnya birokrasi, tumpang tindih aturan. Oleh karena itu kita coba atasi dengan cara membuat regulasi, seperti misalnya Omnibus Law,” ucap Mahfud.
Selain itu, guna menciptakan kota tanpa pungli, lanjut dia, penataan juga dilakukan terhadap struktur organisasi pemerintahan dengan dilakukan penyederhanaan. Pemerintah juga terus mendorong penerapan pemerintahan berbasis digital (e-government).
“Di Halbar, misalnya, nanti pungli sangat minimal. Tapi karena ini pilot project, maka mungkin masih ada yang bocor-bocor. Tapi akan terus diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, jika sistem pemerintahan masih bertele-tele, dengan kata lain tidak ada penataan regulasi, maka Indonesia akan kalah dari negara lain. Saat ini, lanjut dia, negara besar atau kecil sudah tak menjadi soal, sebab yang terpenting adalah bagaimana sistemnya berlangsung secara cepat atau tidak.
“Kalau tidak cepat ya kita akan kalah,” tandasnya.
Sumber: Kumparan